Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Kabupaten Deliserdang berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tujuh kali berturut-turut sejak 2018 lalu. Istimewanya, pada penghargaan kali ini, Deliserdang naik kelas.
Sebab, enam penghargaan sebelumnya, Deliserdang berada di kategori Madya, namun tahun ini berhasil mencapai kategori Nindya. Naik satu strip dari pencapaian-pencapaian sebelumnya. Penghargaan KLA kategori Nindya ini juga menjadi satu-satunya di Sumatera Utara.
Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan dan diterima Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Malam Penganugerahan KLA Tahun 2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jakarta, Jumat malam (8/8/2025).
Pada momen ini, Kabupaten Deliserdang menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang menerima penghargaan KLA secara langsung.
Ini merupakan wujud dari Deliserdang adalah sebuah kabupaten yang sangat potensial membesarkan anak-anak terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia,” ungkap Wakil Bupati usai menerima penghargaan itu.
Penghargaan tersebut tidak datang begitu saja. Melainkan, melalui kerja keras semua pihak di Deliserdang.
Adalah sebuah anugerah dari upaya dan kerja keras kita bersama, seluruh masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. Sekarang kita mendapat peringkat penghargaan Njndya untuk Kabupaten Layak Anak,” tegas Wakil Bupati.
Sebelumnya, Menteri PPPA RI, Dra Hj Arifatul Choiri Fauzi MSi menyampaikan pemberian penghargaan tersebut telah melalui proses verifikasi yang ketat dam validitas data yang akurat.
Dijelaskannya, KLA merupakan wujud nyata komitmen pemerintah membangun sistem dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. KLA juga menjadi jembatan dalam aturan hukum menuju pemenuhan hak anak. KLA mendorong pembangunan yang responsif gender agar terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Program KLA telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Capaian peringkat KLA tentunya cerminan dari pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak, seperti program Bapak Presiden RI dalam pemenuhan gizi anak, yakni pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Saat ini, kondisi di daerah sangat strategis, seiring terpilihnya para kepala daerah yang baru.
Harapannya, para kepala daerah bisa memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan perencanaan penganggaran yang responsif serta menyiapkan pondasi bagi pemenuhan hak anak.
Setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara penuh, baik hak untuk hidup, tumbuh, mendapatkan perlindungan, dan hak untuk tidak mendapatkan perlakukan kekerasan,” paparnya.
Dalam mendukung program pemenuhan hak-hak anak, Kementerian PPPA menyediakan Layanan Perlindungan Anak dari berbagai bentuk kekerasan melalui layanan Sapa129.
Kini layanan ini kita perkuat, dengan Laporsapa129. Sistem ini memastikan setiap laporan dikelola secara real-time, transparan, terkoordinasi,” tuturnya.
Menteri PPPA mengingatkan, masih ada daerah yang belum menyediakan petugas pengaduan kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, Menteri PPPA mengajak seluruh daerah untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dengan sistem tersebut.
Mari bekerjasama dengan hati dan komitmen demi Indonesia yang setara dan berkeadilan bagi perempuan dan anak,” ajaknya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof Dr Pratikno MSoc Sc turut mengingatkan seluruh masyarakat di Indonesia untuk mengawasi aktivitas anak agar tidak terlalu sibuk dengan penggunaan smartphone atau gadget.
Digitalisasi telah merubah banyak sekali interaksi sosial kita. Kemudian, pentingnya kita untuk mengontrol anak-anak dari aktivitas main gadget, tetapi kita harus memberikan solusi dengan membangun Kabupaten/Kota Layak Anak dengan menyiapkan tempat bermain anak. Kita harus sama-sama dalam mengendalikan mesin, jangan mesin yang mengendalikan kita,” pesannya.
Pada penyerahan penghargaan itu, Kementerian Kemen PPPA menganugerahkan Penghargaan KLA 2025 kepada 355 kabupaten/kota terdiri dari 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama.
Turut juga diserahkan penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) kepada 13 provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.
Hadir pada malam penganugerahan tersebut, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Maryati Solihah, para Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Mendampingi Wakil Bupati di acara itu, Ketua Bidang I Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Deliserdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dr Dra Hj Miska Gewasari MM; Kadis Perpustakaan dan Arsip, H Mukti Ali Harahap SAg MSi; Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan, dr Hj Tetti Rossanti Keliat MKM; Wakil Direktur RSUD Drs H Amri Tambunan, dr Erlinda Yani MKM, dan lainnya. (Tom)
