Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Kabupaten Deliserdang menempati urutan ketiga dari 20 besar seluruh Indonesia yang telah mengimplementasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) “0 Rupiah” khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam kategori Delineasi (garis batas) Perdesaan.
Dari data yang ada, Deliserdang sudah menerbitkan sebanyak 1.128 jumlah unit fungsi hunian. Di urutan kedua, adalah Kabupaten Kampar dengan 1.416 jumlah unit fungsi hunian, dan nomor satu ditempati Kabupaten Banyuasin dengan 2.097 jumlah unit fungsi hunian
Kondisi riil ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr Drs Imran MSi MACd di Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian dan diikuti Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS secara dalam jaringan (daring) di Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (16/9/2025).
Dijelaskannya juga, setiap program di bidang perumahan mulai tahun 2026 dan seterusnya harus mengacu pada tiga hal. Pertama, lokasi sasaran yang akan digelontorkan terkait dengan program Kementerian PKP yaitu terkait dengan implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua, dukungan penganggaran dari daerah dan ketiga, berkaitan dengan data yang disampaikan kepada Kementerian PKP.
Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, untuk implementasi terkait dengan pembebasan PBG maupun BPHTB sampai dengan tanggal 12 September 2025, sudah ada 140 kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan di 31 provinsi dengan jumlah PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 1.481 untuk 41.285 unit rumah. Masih ada 374 kabupaten/kota yang belum mengimplementasikan program ini,” rincinya.
Sebelumnya, Mendagri menjelaskan, visi Indonesia Emas 2045 harus disiapkan sejak sekarang. Ada 3+1 syarat menuju negara dominan, yakni angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dan posisi geografis.
Tidak banyak negara yang memiliki tiga syarat itu. Pertama China, disusul India, Amerika, Rusia, dan Indonesia termasuk di antaranya yang memiliki luas wilayah dan SDA yang melimpah tersebut,” jelas Mendagri.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menuturkan, dalam pemantauan harga pada September 2025, sebanyak 23 provinsi tercatat mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 13 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dan dua provinsi stabil.
Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari cabai merah dan daging ayam ras.
Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Tapanuli Tengah, didorong oleh kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang putih,” ungkap perwakilan BPS.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyampaikan langkah lanjutan dalam menjaga ketersediaan pangan, termasuk pengendalian harga beras di 100 kabupaten/kota, percepatan distribusi jagung bagi peternak, serta fasilitasi distribusi kedelai lokal.
Kami optimis kolaborasi pusat dan daerah dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya. (Tom)
