Multi Proaktif. Com – Medan – Ide pendirian ‘sekolah partai’ mendapat atensi positif dari beberapa kalangan.Satu diantaranya, sayap partai PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumut. Bendahara umum Repdem Sumut, Mian JT Silalahi mengatakan, kaderisasi yang dilaksanakan melalui sekolah partai adalah langkah kongkrit implementasi visi dan misi partai.
Idealnya kaderasi mengakar kepada ideologi negara (Pancasila ) dan harus memahmi sejarah ideologi negara tersebut menjadi norma fundamental negara Indonesia, karena tugas parpol mempersiapkan calon pemimpin untuk sebuah negara itu ( Indonesia ),” katanya, Kamis (18/9/2025).
Menurut Mian, PDI Perjuangan sebagai partai ideologi harus memegang teguh Pancasila dan asas perjuangan marhaenisme.
Ia berharap nantinya sekolah partai menghadirkan kader-kader mumpuni yang mengerti tujuan perjuangannya.
Ketika kader itu dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di legislatif atau eksekutif, telah mentaati konstitusi negara sebaik baiknya dan senantiasa berpihak kepada rakyat.Dan jika melaksanakan tugas kepartaian dia sudah menjalankan dengan nafas pejuangan partai seperti gotong royong,” katanya.
Bila sebuah sekolah partai berdiri, lanjut Mian, pola pendidikan di dalamnya harus membahas yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya di setiap institusi baik di partai dan juga eksekutif serta legislatif.
Sekolah itu harus memiliki penguatan pemahaman fungsi dan tugas mereka sesuai dengan job desk nya. Memahami isu isu di daerah dan solusi solusinya secara terukur,” katanya.
Ia juga berharap perekrutan anak-anak muda dapat dilakukan dalam sekolah partai sebagai bentuk regenerasi.
2029 diperkirakan 56 persen pemilih adalah pemilih muda. Jadi merekrut generasi muda adalah sebuah kebijakan yang sangat strategis dan penting untuk kelangsungan partai dan kelangsungan negara ke depannya. Dengan adanya sekolah partai , adalah penguatan ideologi negara dan pemahaman politik sejak dini bagi generasi,” tambahnya.
Ia berharap nantinya kader ini mampu mencegah praktik-praktik dalam sistem politik yang transaksional dan pragmatis.
Karena kita harus kembali kepada UUD 45 dan Pancasila. Kita tidak boleh mengarah ke sistem liberal,” pungkasnya.(Irwansyah Putra)
