Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang, Dedi Maswardy SSos MAP, membuka Forum Group Discussion (FGD) Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Kabupaten Deliserdang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Deliserdang dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (19/5/2026).
FGD ini membahas penyelarasan dan validasi indikator makro sosial dan ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Deliserdang.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa data statistik yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Data yang valid dan akurat sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara OPD dan BPS harus terus diperkuat agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif mendukung keterbukaan serta konsistensi data, sehingga indikator makro yang disusun benar-benar komprehensif dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Deliserdang, Elly Suharyadi, memaparkan perkembangan indikator makro Kabupaten Deliserdang Tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,55 persen (c-to-c), mengalami perlambatan dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 5,36 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 162,24 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 87,59 triliun.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Kabupaten Deliserdang tahun 2025 berada pada 3,11 persen, turun 0,33 persen dibandingkan Maret 2024. Capaian ini menempatkan Deliserdang dalam 87,88 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di bawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Deliserdang Tahun 2025 mencapai 78,29 dan berada pada peringkat ke-8 tertinggi dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
BPS juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus dilihat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari satu indikator, melainkan dari keterpaduan seluruh dimensi tersebut. (Tom)
