Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Menanggapi pemberitaan yang menyudutkan Bupati Deliserdang, dr Asri Luddin Tambunan yang sering dipanggil Aci, terkait tudingan pencitraan berlebihan serta keputusan pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Yusuf Batubara, Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LITPK) Sumatera Utara, Hoko Judho Putra SE MA menegaskan, seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Deliserdang adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang berlandaskan profesionalisme hukum serta transparansi publik.
Hoko Judho Putra SE MA alias Putra Sihaloho menyatakan, “seluruh kegiatan Bapak Bupati Aci Tambunan didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, edukasi dan bukti nyata dari hasil kerja sesungguhnya oleh karenanya, publik berhak tahu apa yang diucapkan dan dikerjakan oleh pemimpinnya. Penggunaan alat bantu seperti clip-on atau kamera bukanlah bentuk pencitraan dan hal baru di era digital sekarang, melainkan bagian dari profesionalisme dalam bekerja dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan berkualitas dengan mengikuti teknologi informasi digital di era keterbukaan publik.”
Lebih lanjut dijelaskan, keputusan pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Yusuf Batubara, telah melalui proses verifikasi dan kajian hukum sesuai dengan ketentuan dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Deliserdang serta aturan turunan lainnya. “Pemecatan tersebut bukan bersifat sepihak, apalagi digiring seolah-olah bernuansa politik. Ini adalah hasil dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sebagai Penggiat Anti Korupsi, menyayangkan adanya pernyataan dari oknum anggota DPRD Deliserdang yang dinilai kurang konstruktif dan tidak mencerminkan semangat sinergi dan mendukung visi misi Bupati Deliserdang antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya sejauh ini Bupati Deliserdang, dr Asri Luddin Tambunan sudah cukup marathon untuk mengejar target jangka pendek dalam tugasnya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Deliserdang. Diantaranya adalah membangun fasilitas PATEN KALI dibeberapa kecamatan agar dapat melayani kebutuhan administrasi masyarakat yang cepat transparan dan mudah, mereformasi kualitas kinerja seluruh OPD dan seluruh perangkat desa serta jajarannya.
Kita mengajak seluruh pihak yang ada khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Deliserdang untuk tidak terpancing dengan narasi pesimis yang dapat memperkeruh suasana. Apalagi kita sudah anggap selesai soal politik. Biarkan pak bupati pada fokus utamanya yaitu tetap melayani masyarakat dan merealisasikan visi misi Deliserdang SEHAT dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Deliserdang,” tutup Putra Sihaloho. (Tom)
