Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diwanti-wanti untuk tidak melakukan pungutan-pungutan kepada non aparatur sipil negara (ASN). Terlebih, Dinas Perhubungan Deliserdang menerima sebanyak 50 non ASN dari proses reposisi yang dilakukan.
Perintah ini tegas disampaikan Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, pada Apel Penyerahan 60 Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang di halaman Kantor Dinas Perhubungan Deliserdang, Lubukpakam, Sumatera Utara, Selasa (24/6/2025).
Enam puluh non ASN terdebut berasal dari berbagai dinas dan kecamatan, kemudisn diserahkan ketiga dinas, yaitu 50 orang ke Dinas Perhubungan, lima orang ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) dan lima orang ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Setiap dari mereka (non ASN) harus dibayar atau diberi reward sepantasnya dan saya tidak mentolerir adanya pungutan liar (pungli) apapun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Maka dari itu, diminta kerjasamanya. Saya minta evaluasinya di ketiga kepala dinas (Perhubungan, Kominfostan, dan Satpol PP) penerima non ASN untuk memberi laporan kepada saya terkait kinerja mereka,” tegas Bupati, pada apel yang turut dihadiri Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS dan para pejabat Pemerintah Kabupaten Deliserdang tersebut.
Bupati menerangkan, reposisi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan. Terlebih, pada 1 Juli 2025 nanti, Deliserdang memasuki usia 79 tahun, dengan perayaan hari jadi yang mengusung tema, Layanan Hebat, Deliserdang Sehat.
Untuk bisa mencapai pelayanan hebat, tentu dibutuhkan pemberdayaan manusia yang cukup di unit-unit tertentu. Reposisi yang dilakukan selama ini juga dikarenakan terjadinya kelebihan terhadap sumber daya manusianya (SDM).
Kelebihan SDM di beberapa unit organisasi tentu tidak menggambarkan efisiensi yang didengungkan pemerintah pusat dan terpenting adalah akan mengganggu semangat untuk memberikan pelayanan yang hebat kepada masyarakat.
Yang direposisi dari dinas sebelumnya, ini merupakan kehormatan untuk bekerja di tempat yang memang membutuhkan pelayanan tangguh dan hebat ke depannya. Jadi, tidak usah dianggap reposisi ini terkait dengan like dan dislike. Reposisi ini akan terus saya lakukan sepanjang pelayanan kepada masyarakat akan selalu dibutuhkan penambahan SDM,” jelas Bupati.
Sebagai non ASN, tugasnya hanya satu, yaitu membantu ASN. Jangan malah dibalik, ASN yang membantu non ASN.
Jadi, karena kita kekurangan di Satpol PP, kekurangan tenaga untuk di Kominfostan dan kekurangan untuk Dinas perhubungan. Makanya, kita melakukan reposisi dari tempat yang berlebih tenaganya dan saya berharap reposisi nanti ini, agar bisa dipahami dan bisa langsung beradaptasi dengan unitnya,” imbau Bupati.
Khusus untuk Dinas perhubungan, Bupati menekankan, setidaknya ada tiga target yang harus dikerjakan di tahun ini. Pertama, beroperasinya bus listrik di Kecamatan Pancur Batu. Untuk itu dibutuhkan tenaga yang harus menjaga, karena bus listrik beroperasi hampir 24 jam. “Untuk tenaga Dinas Perhubungan juga harus ikut menjaga di sana,” sebut Bupati.
Kedua, penataan Kota Lubukpakam. Apalagi, saat ini sedang dilakukan uji coba atau rekayasa lalu lintas. Tujuan rekayasa lalu lintas tersebut adalah untuk membuat Kecamatan Lubukpakam menjadi ibukota yang representatif, ibukota kabupaten yang maju, tertib dan nyaman untuk ditinggali.
Untuk itu, Dinas Perhubungan juga harus menjaga bagaimana rekayasa lalu lintas bisa berjalan, sehingga bisa dipatuhi seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Lubukpakam,” terang Bupati.
Ketiga, penataan Kecamatan Delitua. Diketahui selama ini, Kecamatan Delitua rawan kemacetan dengan banyaknya angkutan umum yang tidak tertib, pedagang tidak sesuai dengan tempatnya.
Saya sudah diskusikan dengan Kepala Dinas Perhubungan, pedagang di sana kita masukan kembali ke dalam areal Pasar Delitua, dan itu harus terus dijaga agar tugas tersebut terus berlanjut. Akhirnya, masyarakat akan tertib dan membuat kawasan itu ideal. Itu hanya sebagian tugas yang harus diemban, baik di Dinas Perhubungan dan Satpol PP,” beber Bupati.
Untuk Dinas Kominfostan, harus melakukan pemetaan terhadap berita-berita dan melaksanakan pelayanan langsung pada masyarakat di bagian Call Center 112.
Ini yang dibutuhkan, bagaimana kita memberi pelayanan langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi, jangan ditolak, nggak usah melawan di tempat (unit) yang baru. Adaptasi segera di tempat yang baru. Tunjukkan kinerja di unit yang baru. Kalau tidak sanggup, silakan berhenti, buat suratnya dan materainya,” pungkas Bupati.
Bupati kembali menegaskan, penempatan seluruh ASN dan non ASN mutlak kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Bupati sendiri.
Jadi, selama organisasi itu membutuhkan dan itu diperlukan untuk pelayanan masyarakat, sebagai PPK dan kepala daerah itu sudah menjadi tanggung jawab untuk memenuhinya. Saya berharap kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pelatihan-pelatihan terkait dengan dinas yang dituju agar bisa dilaksanakan dan mereka bisa memahami tugas pokok dan fungsinya dan berharap bisa langsung bekerja dengan baik,” tutup Bupati. (Tom)
