Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, diharapkan bisa menghapus sistem perijonan atau retenir sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan KDMP diharapkan pula bisa memberdayakan masyarakat di tiap-tiap desa.
Di sini sudah ada unit usaha yang menjual gas elpiji, aqua, sembilan bahan pokok (sembako). Nanti distributornya akan kita carikan yang lebih murah, sehingga koperasi ini saya yakini akan bisa bersaing dengan mini market dan pasar yang lain. Ini merupakan cita-cita, Presiden H Prabowo Subianto, bagaimana memberdayakan masyarakat melalui koperasi di tiap-tiap desa saat ini,” jelas Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan ketika meninjau KDMP Medan Krio dibelakang Kantor Desa Medan Krio bersama Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo sebagai salah satu rangkaian kegiatan Bupati Bekerja Bertemu Rakyat (Berjemur) di Kecamatan Sunggal, Jumat (1/8/2025).
Bupati menyatakan akan membantu penyediaan alat-alat administrasi, seperti komputer dan lainnya. Diharapkan, KDMP Medan Krio bisa menjadi role model untuk desa-desa lain dalam bangunan atau operasionalnya.
Saat ini, setidaknya ada 394 koperasi di Kabupaten Deliserdang. Diharapkan, akhir tahun ini ke-394 unit KDMP di Deliserdang sudah bisa beroperasi.
Sudah ada 394 unit yang terdaftar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum RI. Menurut saya yang sudah settle (menetap atau nyaman), yang sudah jalan itu lebih kurang ada 12 koperasi. Nanti beberapa (KDMP) tersebut akan belajar di KDMP Medan Krio untuk bisa membangun unit usaha. Ini agar mereka bisa memenuhi aspirasi warganya dan juga bisa menjalankan salah satu Asta Citanya Presiden RI,” terang Bupati.
Menurut saya tidak mustahil, karena Kabupaten Deliserdang hampir mempunyai semua unit usaha. Kita mempunyai unit usaha ikan, telur, beras, gas dan semuanya kita punya. Bila salah satu dari koperas bisa jalan, tinggal nanti bagaimana Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Deliserdang dapat membuat pengurus koperasi lebih aktif dalam memimpin koperasinya,” imbuh Wakil Bupati.
Selanjutnya, Bupati bersama Wakil Bupati melaunching loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik (Paten Kali). Loket Paten Kali di Kantor Desa Medan Krio tersebut merupakan implementasi salah satu misi Pemerintah Kabupaten Deliserdang, yakni Sehat Pelayanan Publiknya.
Program Paten Kali tersebut mencakup di 22 kecamatan, dan seiring berjalannya waktu nantinya bisa menjangkau seluruh desa di Deliserdang.
Keberadaan loket tersebut diharapkan pelayanan pembuatan surat menyurat seperti akta lahir, akta kematian dan kartu keluarga bisa dilakukan secara cepat.
Agenda selanjutnya adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk pengurus kabupaten dan 32 kecamatan se-Deliserdang. Penyerahan SK dilakukan setelah sempat beberapa kali terjadi penundaan, sejak lima bulan lalu.
Saya tidak ingin anggota FKDM ini hanya punya SK, tapi kontribusinya minim terhadap Pemerintah Kabupaten Deliserdang,” tegas Bupati dalam arahannya.
FKDM, sebut Bupati, bukan kewaspadaan hanya untuk hal-hal negatif, tapi juga hal positif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Sebenarnya, FKDM ini tidak hanya sekadar menyampaikan hal yang jelek, tapi juga harus menjadi corong pemerintah tentang bagaimana program itu berjalan. Saya kepingin pemerintah ini tidak berdasarkan tekanan, namun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta bisa berjalan baik,” jelas Bupati.
Masyarakat, lanjut Bupati, juga harus paham anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang tidak cukup untuk memenuhi semua aspirasi masyarakat.
Artinya, masyarakat punya peran serta untuk membangun daerahnya. Inilah yang harus ditekankan camat dan kepala desa.
Di kesempatan itu, Bupati sempat menjelaskan, perihal penonaktifan 33 ribu lebih kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
FKDM bisa melihat potensi yang mungkin muncul dan sampaikan, 33 ribu itu dinonaktifkan karena memang dari Jakarta itu dinonaktifkan. Kementerian Sosial itu menonaktifkan terus setiap bulan, dan kita nggak tahu siapa yang nggak beruntung dinonaktifkan. Jadi selama mereka menonaktifkan, kita menutup pakai anggaran pemerintah daerah. Pada titik tertentu, anggaran daerah ini habis dan itulah yang saya sambungkan di P-APBD tahun 2025 untuk menampung yang baru,” papar Bupati.
Bupati menekankan, tugas FKDM harus mendeteksi potensi yang ada sambil menyampaikan permasalahannya.
Makanya, lima bulan baru disusun. Saya berharap FKDM inilah yang paling solid untuk melaksanakan salah satu tugas perpanjangannya pemerintah kabupaten. Tapi kalau tidak beres, tiga bulan akan kita reshuffle. Semua kerja ada reward dan punishmentnya,” pungkas Bupati.
Pas Jempol Memang Jempol
Di sela-sela peninjauan pelayanan kesehatan di Kantor Desa Medan Krio bersama Wakil Bupati, Bupati berpesan kepada para tenaga kesehatan dan masyarakat harus paham, Program Berobat Pakai Jempol atau Pas Jempol bukan sekadar mendaftar dengan jari untuk membuka rekam medik elektronik.
Tapi, Pas Jempol dimulai dari pendaftaran, pelayanan, hingga akhirnya mendapat obat. Dengan begitu, masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut akan mengatakan, memang pelayanan di Deliserdang itu Jempol.
Itu yang harus dilaksanakan. Pelayanan tenaga kesehatan kepada masyarakat harus senyum dan ramah, artinya itulah esensi dari Pas Jempol tersebut,” jelas Bupati.
Turut serta pada kegiatan BERJEMUR itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Deliserdang, Ny Hj Jelita Asri Ludin Tambunan dan Ketua Bidang I Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Deli Serdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr Drs H Citra Effendi Capah MSP, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa se-Kecamatan Sunggal. (Tom)
