Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, turun langsung bertemu para pejuang kuliner baik pengusaha maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam acara tatap muka dan dialog yang digelar di Baba Kuphie, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/9).
Asri Ludin Tambunan menyampaikan, dua bulan terakhir pemerintah bersama Forkopimcam dan Satlantas fokus menata ruas Jalan Sutomo dan Diponegoro agar lebih tertib. Penataan ini, kata Asri Ludin Tambunan, bukan hanya soal lalu lintas, tapi juga untuk mengangkat kelas Jalan Diponegoro sebagai pusat kuliner.
Sebenarnya jalan Diponegoro ini sudah baik, hanya saja bagaimana kita bisa menaikkan kelasnya agar menjadi lebih baik lagi. Di banyak kota besar, tempat kuliner selalu jadi magnet. Saya ingin Jalan Diponegoro menjadi barometer kuliner di Deliserdang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan secara simbolis Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pedagang yang telah terdata. Pemerintah berkomitmen menata para pedagang kaki lima (PKL) secara lebih terarah, sekaligus menghapus pungutan liar yang kerap membebani mereka.
Dari 70 tenda yang sudah didata, semuanya akan ditata dengan konsep yang sama. Tidak boleh lagi ada pungutan liar, semua pengelolaan akan jelas,” tegasnya.
Ia menyampaikan, pemerintah akan terus berdialog dengan para pelaku usaha agar penataan berjalan dengan baik. “Kuncinya adalah kebersamaan. Kalau semua kompak, saya yakin Jalan Diponegoro bisa menjadi pusat kuliner yang membanggakan Deliserdang,” tandasnya.
Pertemuan ini merupakan yang kedua kalinya bagi pejuang kuliner setelah sebelumnya dilakukan di kantor camat, dan dihadiri oleh Forkopimcam, Satlantas Polresta Deliserdang, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Dalam kesempatan bertemu dengan Bupati Deliserdang, para pejuang kuliner pun menyampaikan aspirasi mereka. Bimo Tri, pemilik usaha piscok, menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pedagang agar tidak lagi menjadi sasaran pungutan liar.
Kami mendukung program penataan ini, tapi kami ingin legal standing yang jelas. Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat atau instansi untuk menarik pungutan dari pedagang,” tegasnya.
Sam, selaku pemilik usaha Uncle Sam menambahkan bahwa ide menjadikan Jalan Diponegoro sebagai barometer kuliner sangat bagus, tetapi harus ada penataan pendukung. “Kita semua setuju kalau jalan ini dijadikan ikon kuliner. Tapi harus ada kantong parkir, harus rapi. Kalau sudah bagus, kami pun siap menjaganya,” ujarnya.
Sementara itu, Ian, pemilik usaha ricebowl mengeluhkan penerapan jalur satu arah yang dinilai kurang efektif dan berdampak pada penjualan, terutama bagi mahasiswa dan pekerja yang beraktivitas malam hari. “Kami minta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini dan melihat kembali waktu yang tepat untuk diberlakukannya jalur satu arah ini,” keluhnya.
Sementara itu, Ardi, pengusaha Bebek Goreng Mak Minah, menyoroti rencana car free day di Jalan Diponegoro. Ia berharap pemerintah juga memperhatikan akses bagi ojek online (ojol) agar distribusi makanan tetap lancar. (Tom)
