Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker), Drs Syahdin Setia Budi Pane menghadiri pembukaan Lokakarya Pelatihan (Lokalatih) Penguatan Kapasitas Layanan Lini Depan Perlindungan Pekerja Migran di D’Prima Hotel Kualanamu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (27/3/2026) sekira Pukul 11:00 Wib.
Kegiatan ini diselenggarakan International Labour Organization (ILO) bekerjasama dengan United Nations Office on Drugs and Crime dan Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi Rusman.
Dalam sambutannya, Rinardi Rusman mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Deliserdang sebagai tuan rumah kegiatan, meski masih dalam suasana Lebaran. Ia menilai hal tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi perlindungan pekerja migran Indonesia.
Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi kementerian merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam penyediaan sarana kesehatan terakreditasi guna memastikan kesiapan calon pekerja migran sebelum diberangkatkan.
Jika pemeriksaan kesehatan tidak sesuai standar, pekerja migran bisa dipulangkan dari negara tujuan, yang tentu merugikan secara finansial dan mental,” ujarnya.
Dirjen juga menyoroti kompleksitas persoalan pekerja migran, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kerja paksa. Kemudahan akses ke luar negeri dinilai meningkatkan risiko masyarakat berangkat secara nonprosedural dan rentan terhadap eksploitasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kemampuan lintas sektor dalam mengidentifikasi, merespons, dan memperkuat koordinasi penanganan kasus. Ia juga menyoroti peran desa sebagai garda terdepan melalui program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).
Sementara itu, Bupati melalui Kadisnaker, Drs Syahdin Setia Budi Pane menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan perlindungan pekerja migran pada seluruh tahapan, mulai dari sebelum hingga setelah bekerja.
Pemkab Deliserdang telah melaksanakan berbagai program pelatihan pada 2025, seperti housekeeping dan bahasa Jepang. Pada 2026, program tersebut diperluas dengan penambahan pelatihan barista guna meningkatkan kompetensi dan daya saing calon pekerja migran di pasar kerja internasional.
Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat juga diperkuat melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan KP2MI pada 15 Desember 2025. Data menunjukkan, sebanyak 612 pekerja migran asal Deliserdang ditempatkan pada 2025, sementara hingga Maret 2026 telah mencapai 450 orang dengan negara tujuan seperti Malaysia, Jepang dan Brunei Darussalam.
Peluang kerja di luar negeri masih terbuka luas, namun harus dibarengi dengan kesiapan dan perlindungan maksimal agar terhindar dari praktik ilegal,” tegasnya.
Masih Drs Syahdin Setia Budi Pane yang didampingi Aswin Sembiring, Kabid penempatan tenaga kerja dan Sekcam Batangkuis, Juliadi menambahkan, dalam kegiatan ini ada dua kecamatan yang diikutsertakan, yakni dari Kecamatan Tanjungmorawa dan Kecamatan Batangkuis.
Dari Kecamatan Tanjungmorawa, ada tiga Desa Migran Emas (Edukatif, Maju Aman dan Sejahtera) dari Tanjungmorawa, yaitu Desa Limaumanis, Desa Bangunsari dan Desa Dalu Sepuluh B. Sedangkan dari Kecamatan Batangkuis, Desa Batangkuis Pekan, Desa Baru, Desa Tumpatan Nibung, kata Syahdin Setia Budi Pane mengakhiri.
Sebelumnya, Perwakilan UNODC, Abie Sancaya, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang terus berkembang, termasuk melalui teknologi digital.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach), serta kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
Sementara itu, perwakilan ILO Indonesia, Sinthia Dewi Harikrisnowo, melaporkan bahwa kegiatan yang berlangsung pada 25–27 Maret 2026 ini diikuti 50 peserta dari unsur pemerintah, lembaga layanan, dan aparat penegak hukum.
Lokalatih ini bertujuan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan, identifikasi, serta penanganan perdagangan orang, kerja paksa, dan penyelundupan migran secara terpadu, responsif gender, dan berpusat pada penyintas.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program PROTECT yang diinisiasi ILO dan UNODC untuk mendorong terciptanya sistem migrasi tenaga kerja yang aman, adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia, khususnya dari Kabupaten Deliserdang. (Tom)
