Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) lakukan unjukrasa ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/2025) sekira Pukul 10:00 Wib.
Unjukrasa yang mendapat pengawalan ketat dari Polresta dan Satpol PP tersebut membawa dua mobil pick-up dan sound sistim serta sejumlah angkot tersebut meminta anggar ketua dan anggota DPRD Deliserdang mengembalikan uang perjalanan dinas mulai dari bulan Januari sampai Agustus 2025 sebesar Rp 10, 2 miliar.
Muhari, salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka karena panggilan jiwa. Sebab, DPR-RI dan DPRD Deliserdang tidak berpihak kepada rakyat.
Apalagi Ketua DPRD dan pimpinan dewan lainnya telah mecederai hati rakyat. Buktinya, uang perjalanan dinas dewan cukup pantastis. Bahkan, uang perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Sahri sebesar Rp 1,1 miliar. Ini harus kita lawan,” teriak Muhari yang disambut, “Betul, harus kita lawan,” sambut massa.
Muhari juga menyoroti anggota DPR-RI sebesar Rp 3 juta perhari, belum lagi uang sewa rumah dan tunjangan lainnya. Sementara gaji buruh sangat kecil dan masih banyak rakyat Indonesia dibawah garis kemiskinan, serta tak punya rumah.
Untuk itu, ia meminta Kejaksaan Negeri Deliserdang agar mengusut anggaran perjalanan dinas DPRD Deliserdang. Termasuk laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Begitu juga yang disampaikan Fatimah Sinaga dalam orasinya juga menyoroti besarnya anggaran untuk anggota Dewan Deliserdang
Sementara Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat menyoroti anggota DPRD yang sudah berkelompok-kelompok. Sehingga banyak program dewan dan Pemkab Deliserdang yang terkendala.
“Kalian itu wakil rakyat dari sejumlah partai, tapi kenapa justru tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan, ketua DPRD sulit menyatu dengan anggota. Ini akan berdampak buruk bagi Kabupaten Deliserdang,” tegas Hutabarat.
Hutabarat juga menyoroti mobil dinas Ford ketua DPRD Deliserdang yang termewah untuk DPRD se-Sumatera Utara, karenanya mencapai Rp 4 miliar.
Harusnya, tambah Hutabarat, dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan Deliserdang sebesar Rp 10, 2 miliar sangat bermanfaat jika diberikan kepada rakyat Deliserdang. Sebab, masih ada jalan di daerah STM Hulu maupun daerah lainnya yang belum teraspal.
“Untuk itu, kami meminta uang perjalanan dinas anggota DPRD kembalikan kepada rakyat,” pintanya.
Hutabarat menambahkan, BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi warga miskin menjadi skala prioritas, tapi pimpinan dewan mengabaikan. Sehingga, Pemkab Deliserdang sempat mengurangi penerima BPJS PBI.
“Ini bukan keresahan kami, tapi keresahan masyarakat Deliserdang,” ungakapnya, seraya menyebutkan pendidikan gratis bagi warga miskin juga harus menjadi prioritas.
Sekitar 30 menit melakukan aksi, anggota dewan yang terdiri dari M Dhanil Ginting, H Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Iwan Salewa menemui pengunjukrasa.
Tapi saat Dhanil Ginting ingin menyahuti aspirasi massa, Rahman JP Hutabarat sempat bersitegang dengan Dhanil Ginting. Pasalnya, maasa meminta Ketua DPRD Zakky Shari turut menemui pengunjukrasa.
“Masa kalian anggota dewan kalah dengan satu orang. Kami ini rakyat, masa ketua dewan tidak mau menemui kami. Padahal, surat aksi hari ini sudah kami sampaikan beberapa hari lalu. Maka kami minta, jika ketua dewan tidak hadir, minimal satu orang pimpinan dewan bisa hadir disini,” papar Hutabarat.
“Ada empat pimpinan dewan, masa satu orang pimpinan pun tak ada yang menemui kami. Mana ketua dewan dan pimpinan lainnya. Kami ini rakyat, bukan bandit,” ujar Hutabarat dengan nada keras.
Setelah melakukan negoisasi, akhirnya 10 perwakilan massa diterima diruang rapat anggota DPRD Deliserdang.
10 perwakilan massa juga diterima H Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Dhanil Ginting, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto dan Sekwan Iwan Salewa.
Namun, karena tak satupun pimpinan dewan yang hadir, Rahman JP Hitabarat dan anggotanya meninggalkan ruang rapat. Sebab, dalam pertemuan itu tak satupun pimpinan dewan yang hadir.
Gak perlu pertemuan ini kita lanjutkan karena tak satupun pimpinan dewan yang hadir. Kami tau, meski aspirasi kami sampaikan, anggota dewan jawabannya akan menyampaikan kepada pimpinan. Artinya anggota dewan tidak bisa mengambil keputusan. Maka bagus kami keluar,” teriak Hutabarat sembari meninggalkan ruangan yang diikuti anggotanya.
Terpisah, M Dhanil Ginting, H Purwa Ningrum dan Merry Sitepu, Gendro Judo Buono, kepada sejumlah wartawan mengatakan, sebagai wakil rakyat mereka sudah menerima aspirasi massa. Mereka juga tidak bisa menjawab kenapa pimpinan dewan tidak hadir. (Tom)
