![]()
Multi Proaktif. Com – Medan – Aksi unjuk rasa puluhan petani bawang asal Kabupaten Tanah Karo di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mendapat respons. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, menemui langsung massa aksi dan menerima berbagai tuntutan yang disampaikan.
Di hadapan para petani, Gusmiyadi menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal aspirasi terkait maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.
Kami memastikan bahwa tuntutan kawan-kawan untuk memperjelas posisi petani bawang dan menyetop peredaran impor ilegal akan kami kawal. Itu bisa kami pastikan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menyoroti kondisi yang tengah dihadapi petani, khususnya dampak cuaca ekstrem yang mempersulit proses tanam hingga meningkatkan biaya produksi, termasuk pupuk.
Kita sebagai petani sedang menghadapi kondisi sulit, mulai dari cuaca ekstrem hingga persoalan pupuk. Ini menjadi tantangan besar bagi komoditas bawang,” kata Anggota Komisi B DPRD Sumut Bidang Perekonomian itu.
Selain itu, persoalan stabilitas harga juga menjadi perhatian utama. Gusmiyadi menegaskan jika ditemukan peredaran ilegal dan tidak ada tindakan dari pemerintah, maka pihaknya akan mendorong langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Kita wajib meminta kepada kepolisian, gubernur, dan dinas terkait untuk menindak tegas. Bahkan jika legal tapi tidak sesuai aturan, tetap akan kita lawan bersama,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra itu.
Ia menambahkan, DPRD Sumut akan menindaklanjuti tuntutan para petani melalui fungsi pengawasan, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan langkah konkret di lapangan.
Tak hanya komoditas bawang, Gusmiyadi juga menyinggung persoalan harga cabai yang turut menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di Sumut.
Kami paham betul bagaimana sulitnya petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Ini bagian dari akumulasi persoalan yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, ia meminta para petani untuk memberikan kepercayaan kepada DPRD Sumut dalam mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan.
Sebelumnya, puluhan petani bawang dari Tanah Karo menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah melakukan operasi terpadu untuk menertibkan peredaran bawang impor ilegal di Sumut, yang dinilai merusak harga pasar dan mengancam keberlangsungan petani lokal. (Irwansyah)
