Multi Proaktif. Com – Deliserdang – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, Jumat (30/1/2026). Kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan kebencanaan di daerah.
Rombongan Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua, Abidin Fikri, dan anggota, H Ashari Tambunan, Zulfikar, Syaiful Nuri, Abdul Aziz, Muhammad Abdul Aziz Sefuddin, M Husni, serta Prof Lisda.
Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan menyampaikan kondisi bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2024. 19 dari 22 kecamatan terdampak dengan total 331.111 jiwa. 70.117 jiwa di antaranya mengungsi. Status tanggap darurat hanya diberlakukan selama 14 hari.
Seluruh unsur dikerahkan untuk membantu melakukan evakuasi. Layanan call center 112 juga diaktifkan dalam menerima laporan dari berbagai peristiwa selama banjir melanda.
Saat ini, Deliserdang sudah berada di fase pemulihan. Bantuan dari berbagai pihak baik pemerintahan maupun swasta juga telah diterima dan disalurkan kepada korban terdampak.
Kami sudah lepas dari status tanggap darurat dan saat ini masuk ke fase pemulihan. Jembatan Bailey di Hamparan Perak yang merupakan bantuan Panglima TNI dan Presiden juga telah selesai berkat sinergi yang terus kami perkuat,” ujar Bupati.
Diharapkan, kunjungan Komisi VIII DPR RI membawa manfaat nyata bagi penguatan kebijakan kebencanaan ke depan. Pasalnya, dengan luas wilayah yang mengelilingi kota Medan, Deliserdang terbilang rutin mengalami bencana. Baik banjir maupun tanah longsor.
Semoga kunjungan ini menjadi berkah dan memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi Deliserdang tetapi juga bagi daerah lain,” imbuh Bupati di acara yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS dan jajaran pejabat Pemkab Deliserdang tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan, kunjungan kerja dilakukan secara bersamaan di tiga wilayah, yakni Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deliserdang. Ia turut mengapresiasi kecepatan Pemkab Deliserdang dalam menanggulangi bencana yang melanda.
Deliserdang ini relatif cepat. Dalam 14 hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Kami mohon Pemkab Deliserdang menyampaikan masukan apa saja hambatan selama masa tanggap darurat. Informasi ini penting agar kami tidak salah mendiagnosis dalam merumuskan perubahan regulasi,” cetusnya.
Menurutnya, evaluasi kelembagaan kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pembentukan Kementerian Bencana menjadi salah satu langkah yang dianggap penting untuk dirumuskan bersama pemerintah.
Kalau ke depan ada kementerian khusus penanggulangan bencana, maka fokusnya hanya mengurus itu. Karena itu, masukan dari daerah sangat kami butuhkan,” katanya.
Kepala BPBD Deliserdang, Mukti Ali Harahap menyampaikan, keterlibatan relawan dan elemen masyarakat sangat berperan dalam percepatan pemulihan.
M Husni menambahkan, dukungan terhadap penguatan kelembagaan BNPB diharapkan dapat menitikberatkan pada pencegahan sehingga kerugian yang diperoleh saat terjadinya bencana dapat berkurang.
Setiap tahun kerugian akibat bencana di Indonesia diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun. Jika pencegahan dan sinergi diperkuat, angka kerugian ini tentu bisa ditekan,” ujarnya.
Sementara itu, H Ashari Tambunan yang juga merupakan mantan Bupati Deliserdang menyoroti perlunya penanganan bencana yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
Saya mengapresiasi penanganan yang luar biasa ini. Namun ke depan, koordinasi lintas pihak harus diperkuat. Di Deliserdang sering terjadi bencana berulang, seperti longsor di jalur menuju Berastagi dan abrasi pantai di Pantai Labu. BNPB diharapkan tidak hanya menangani kedaruratan, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial senilai Rp 463 juta serta dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat banjir dan tanah longsor senilai Rp 461 juta. Bantuan tersebut meliputi sembako, selimut, matras, hygiene kit, toilet portabel, dan alat kebersihan.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana serta Direktur PSDS Kementerian Sosial, Laode Taufik Nuryadin, dan Kepala Sentra Insyaf Medan, Langgeng Setiawan. (Tom)
