Multi Proaktif. Com – Medan – Ratusan Masyarakat Adat, Petani dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berasal dari kawasan Danau Toba, seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Tapanuli Selatan dan Simalungun melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 18 April 2024.
Aksi ini juga menjadi bagian dari momentum kriminalisasi yang di lakukan terhadap Masyarakat Adat di Tanah Batak yaitu Ketua Adat Sorbatua Siallagan. Walau pada Rabu 17 April 2024 Sorbatua Siallagan telah mendapatkan penangguhan penahanan. Namun hal ini tidak menjadi jaminan bahwa Masyarakat Adat akan aman dalam mengelola wilayah Adatnya yang sudah tinggal Ratusan Tahun di atas Tanah Adat tersebut.
Anggiat Sinaga Ketua Aliansi Gerakan Tutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) menyampaikan dalam orasinya bahwa kehadiran Perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) telah membawa dampak buruk kepada Masyarakat Adat, Petani dan Masyarakat di sekitar Danau Toba karena telah melakukan Perambahan Hutan, perampasan tanah-tanah Adat serta akibatnya adalah Bencana Alam yang menghantui Masyarakat Adat akibat kerusakan Lingkungan.
Kami menuntut DPRD untuk kembali berpihak kepada rakyat dan kembali meninjau izin – izin konsesi di TPL dan meminta agar perusahaan ini ditutup begitu juga perjuangan Masyarakat Adat menuntut dan mempertahankan Tanah Adatnya di hantui kriminalisasi oleh Aparat keamanan atas suruhan Perusahaan,kami memohon itu juga segera dihentikan”ungkap Anggiat.
Menurut Anggiat kehadiran TPL tidak berdampak positif apapun kepada masyarakat. Malah katanya mudharatnya yang lebih banyak dirasakan. Baik dari konflik horizontal ,kriminalisasi, perampasan tanah, bahkan bencana alam di mana – mana.
Hal tersebut tidak pernah dilihat secara utuh oleh pemangku jabatan. Belum lagi kesedihan rakyat yang tidak memiliki lahan sedangkan TPL memiliki ratusan ribuan lahan untuk dikelola. Bisa dibuktikan dan diliat langsung di masyarakat terutama sekitar wilayah Danau Toba. Maka kami mengingatkan pada seluruh stake holder , orang tua kita dan juga para pejabat agar dapat melihat hal itu menjadi sebuah masukan agar perjuangan tidak terhenti sampai di sini”tegas Anggiat.
Massa demonstran di terima oleh Anggota DPRD Irwan Simamora,SH. dari Fraksi Hanura dan Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, M.B.A. dari Fraksi PAN dimana keduanya senada berjanji untuk menindak lanjuti tuntutan ini ke pimpinan dan fraksi terkait untuk segera dibicarakan dalam rapat dan juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A dan B dan akan memanggil pihak terkait dalam waktu dekat.
Adapun tuntutan dari massa demonstran sebagai berikut :
1).Mencabut izin PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dari Tanah Batak
2).Membebaskan Sorbatua Siallagan tanpa syarat.
3).Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang berjuang atas hak-haknya.
4).Segera Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
5).Menghentikan penebangan hutan di kawasan Danau Toba.
6).Mengakui dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat.
7).Menyelamatkan Bumi dari krisis Iklim.
8).Mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara.
9).Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyelesaian Masalah Masyarakat Adat dengan Perusahan PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
10).Hentikan proses pengukuhan kawasan Hutan Negara tanpa melibatkan Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara. ( Irwansyah Putra)
